7 Warga Desa Karangturi Tolak Hasil Seleksi Perangkat Desa, Desak Ujian Diulang dan Laporkan Dugaan Gratifikasi ke Pimpinan Tertinggi Negara

7 Warga Desa Karangturi Tolak Hasil Seleksi Perangkat Desa, Desak Ujian Diulang dan Laporkan Dugaan Gratifikasi ke Pimpinan Tertinggi Negara

Banyumas – Sebanyak tujuh warga Desa Karangturi, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, secara resmi menyatakan penolakan terhadap hasil ujian penjaringan dan penyaringan perangkat desa (P3D) yang digelar pada 18 Juli 2025 lalu. Penolakan tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi SAI Purwokerto, Djoko Susanto, SH, pada (31/07/ 2025).

Ketujuh warga yang juga merupakan peserta seleksi P3D, yakni Kurniawan Dwi Setiaji, Putri Septiani, Indah Susanti, Dwi Aprianto, Ailsa Seca Kusuma, Annisa Noorhaslina Sukaryo, dan Venni Saniyatul Mubarokah, sebelumnya telah mengajukan mosi tidak percaya tertanggal 23 Juli 2025. Kini mereka melanjutkan sikap keberatan melalui jalur hukum.

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan kuasa hukum, PBH Peradi SAI menuntut agar:

1. Pelaksanaan ujian P3D Karangturi diulang dengan menjunjung tinggi prinsip jujur, objektif, dan transparan.
2. Adanya diskualifikasi terhadap peserta yang diduga melakukan kecurangan selama proses seleksi.
3. Dilakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana gratifikasi serta pemalsuan dokumen negara berupa soal ujian yang diduga tidak sah.
4. Penempuhan upaya hukum, baik melalui laporan pidana maupun gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), jika langkah hukum dibutuhkan.

Djoko Susanto menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil sebagai bentuk perjuangan para kliennya untuk memperoleh keadilan serta kepastian hukum. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 27 UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

“Kami ingin memastikan bahwa proses seleksi perangkat desa tidak dijadikan ajang penyalahgunaan wewenang, melainkan harus benar-benar berdasarkan asas meritokrasi dan integritas. Pelaksanaan P3D harus bersih, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Djoko.

Ditembuskan Hingga Presiden RI

Surat penolakan yang dikirimkan PBH Peradi SAI tidak hanya ditujukan kepada pihak kecamatan dan kabupaten, tetapi juga ditembuskan kepada jajaran pimpinan tinggi negara. Di antaranya: Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Banyumas, dan Forkompimda Kabupaten Banyumas.

Djoko berharap para pemimpin nasional dapat memberi perhatian terhadap permasalahan ini sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan demokrasi di tingkat desa.

“Kami mendorong agar seluruh proses dikawal secara adil, transparan, dan bebas dari intervensi. Jangan sampai seleksi perangkat desa yang merupakan hulu dari pelayanan publik di tingkat desa justru cacat sejak awal,” ujarnya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi bentuk peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan agar proses seleksi perangkat desa di masa depan dilakukan dengan lebih profesional, terbuka, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Banyumas maupun panitia seleksi P3D Desa Karangturi terkait tuntutan yang disampaikan PBH Peradi SAI tersebut.