KPU dan Kejari Depok Bersama Wartawan, Karang Taruna Antisipasi Hoaks

Depok – KPU Kota Depok bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok menyosialisasikan Pilkada Serentak 2024. Kali ini, organisasi kepemudaan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) maupun insan pers di Kota Depok berdiskusi Peningkatan Pemahaman Hukum Dan Optimalisasi Profesi Serta Organisasi Kepemudaan Dalam Mencegah Hoaks, Kampanye Hitam Untuk Kesuksesan Pilkada Kota Depok di Hotel Santika, Jumat (12/9/2024).

“Di Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Kejaksaan berperan dalam menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, termasuk Pilkada ini,” kata Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis di Bidang Intelijen Kejari Depok, Alfa Dera.

Dera sapaannya mengatakan, hoaks dan kampanye hitam merupakan ancaman serius dalam keberhasilan Pilkada, oleh sebab itu, literasi digital, peran media, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk mencegah penyebaran hoaks dan black campaign atau kampanye hitam.

“Penafsiran bohong merupakan sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah ialah tuduhan tanpa dasar yang dilakukan sengaja dengan niat buruk, dan sadis tidak mengenal belas kasih,” ujarnya.

Sementara Kepala Diskominfo Kota Depok, Manto menuturkan masyarakat yang termakan hoaks dan kampanye hitam cenderung apatis, tingkat partisipasi dan kredibilitas pemilu menurun.

“Bahaya kampanye hitam di pilkada dipandang tidak adil atau dipenuhi kecurangan, penghancuran reputasi kandidat,” bilang Manto.

Sedangkan Komisioner KPU Kota Depok, Fikri Tamau mengutarakan, informasi bohong bisa menghancurkan reputasi kandidat yang difitnah, karena masyarakat diadu domba dengan isu suku, agama dan ras.

Tamau menambahkan, masyarakat harus menguji informasi dengan mengkroscek perihal kebenaran informasi yang diperoleh.

“Kampanye hitam mengalihkan perhatian dari perdebatan program yang semestinya dikampanye,” imbuhnya. (jan)