Banyumas Gempar: 9 Perangkat Desa Dipecat, Sah Tapi Masih Bertahan?

Banyumas Gempar: 9 Perangkat Desa Dipecat, Sah Tapi Masih Bertahan?

Banyumas – Polemik memanas di Desa Klapagading Kulon! Sembilan perangkat desa diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) oleh Kepala Desa, dan pemerintah kabupaten menegaskan keputusan itu sah secara prosedur. Namun, pertanyaannya: apakah status mereka benar-benar berakhir, atau masih ada celah hukum untuk kembali?

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem & Kesra) Setda Banyumas, Drs. Nungky Harry, menjelaskan bahwa SK PTDH yang diterbitkan Kades memenuhi asas praduga sah (praesumtio iustae causa) dan berlaku sejak ditetapkan.

“Dalam hukum administrasi, keputusan pejabat pemerintahan sah sampai dibatalkan oleh pejabat berwenang atau putusan pengadilan tata usaha negara,” tegas Nungky.

Meski sah, Nungky menegaskan keputusan ini tidak otomatis kebal tantangan hukum. “Keputusan tetap bisa dibatalkan. Tidak berarti karena sah, lalu tidak bisa digugat,” jelasnya.

Drama semakin memanas karena Pemkab menolak memulihkan posisi sembilan mantan perangkat. “Status mereka sudah bukan perangkat desa lagi. Jika tetap dipaksakan, bisa menyalahi aturan, termasuk penandatanganan dokumen resmi desa,” tegas Nungky.

Sementara itu, masyarakat desa dan mantan perangkat mempertanyakan: apakah prosedur hukum lebih diutamakan daripada keadilan sosial? Bagaimana pelayanan desa bisa tetap berjalan ketika sebagian perangkat digeser secara paksa?
Keputusan ini memicu konflik antara prosedur hukum dan hak-hak warga negara, membuka perdebatan sengit: apakah PTDH sah sepenuhnya, atau justru meninggalkan luka politik dan sosial di Desa Klapagading Kulon?

Drama hukum dan ketegangan politik ini diperkirakan akan terus berlanjut, sementara sembilan mantan perangkat harus menerima kenyataan pahit: posisi hilang, tetapi pertanyaan tentang keadilan tetap menggantung.