Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar Rapat Koordinasi Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Kepala Regional (Kareg), dan Koordinator Wilayah (Korwil) di Discovery Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Senin (27/10/2025).
Rapat bertema “Percepatan Pencapaian Target Penerima Manfaat Peningkatan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)” ini diikuti perwakilan dari 38 provinsi dan 514 kabupaten di seluruh Indonesia.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah tanah air.
“Alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 13.245 SPPG, dan kita sedang mengejar target menjadi 14.000 di akhir Oktober serta 25.400 di akhir Desember untuk wilayah aglomerasi,” ujar Dadan.
Selain itu, BGN juga tengah berkoordinasi untuk pembangunan SPPG di daerah terpencil sebanyak 6.000 titik. Saat ini, sebanyak 4.770 di antaranya sudah terdaftar dan siap dibangun.
“Target kita di akhir 2025 adalah 82,9 juta penerima manfaat. Karena itu, seluruh kepala regional dan korwil kita kumpulkan untuk mempercepat pencapaian target, memberikan motivasi, serta mensosialisasikan SOP terbaru,” jelasnya.
Dadan menegaskan, BGN menargetkan tidak ada lagi kejadian menonjol terkait distribusi pangan dalam program MBG. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menurunkan jumlah penerima manfaat per SPPG dan memastikan setiap satuan memiliki juru masak bersertifikat.
“Dari pengalaman, juru masak bersertifikat bekerja lebih efisien dan cepat. Kita juga meminta setiap SPPG memiliki alat uji bahan baku, karena 90 persen kejadian di Jepang bersumber dari bahan baku,” ujarnya.
Selain itu, BGN juga akan memastikan setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray yang mampu mengeringkan wadah makanan dalam waktu tiga menit dengan suhu 120 derajat. Upaya ini dilakukan untuk menjamin higienitas makanan sebelum didistribusikan.
“Dari hasil kajian Kementerian Kesehatan, banyak kejadian bersumber dari kualitas air. Maka kami minta seluruh SPPG menggunakan air bersertifikat, baik air kemasan maupun isi ulang yang sudah terverifikasi,” tegasnya.
BGN juga akan menggelar pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) secara berkala bagi kepala SPPG dan penjamah makanan, baik untuk peningkatan kualitas maupun penyegaran bagi yang sudah beroperasi.
Terkait pengawasan, Dadan menyebut BGN rutin melakukan evaluasi terhadap mitra yang mengalami insiden. Bila ditemukan pelanggaran, operasional akan dihentikan sementara hingga hasil evaluasi keluar.
“Biasanya proses evaluasi berlangsung antara dua minggu sampai dua bulan, tergantung beratnya kasus. Saat ini ada 12 SPPG yang sudah selesai evaluasi dan siap kembali beroperasi,” ungkapnya.
Dadan menambahkan, hingga saat ini sudah ada sekitar 560 SPPG yang memiliki Sertifikat Kelayakan Higienis Sanitasi (SKHS), sementara sebagian besar lainnya sedang dalam proses pengajuan dan verifikasi.
“Untuk yang baru, setelah lolos verifikasi dari Badan Gizi, sebelum beroperasi harus mendapat rekomendasi dari dinas kesehatan,” pungkasnya.
(Wahyuni adina putri)
PANGKEP – Petugas kebersihan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) masih harus bekerja dalam kondisi…
Probolinggo - Aksi kejar-kejaran layaknya film laga terjadi di ruas Jalan Tol Probolinggo–Surabaya. Anggota Patroli…
Pangkajene dan Kepulauan, 30 Januari 2026 – Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan resmi melantik sejumlah…
Pangkajene dan Kepulauan, 30 Januari 2026 , Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan resmi melantik sejumlah…
Manis Berbuah Sepanjang Musim, Sawo Mentega Jadi Sumber Cuan Petani Banyumas Banyumas - Petani sawo…
Akademisi Nilai Reposisi Polri Harus Jaga Fungsi Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik Jakarta - Akademisi…