Cegah Gratifikasi Koordinasi Dengan KPK Hadiah Perlengkapan Bayi Hak Walikota Probolinggo

Probolinggo – Setelah sempat mengembalikan barang-barang diduga gratifikasi ke Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo, dan berkoordinasi dengan KPK, akhirnya barang-barang berupa aneka perlengkapan bayi dikembalikan lagi ke Walikota Probolinggo. Senin (12/10/2020).
Aneka perlengkapan bayi ini merupakan pemberian dari warga bertepatan dengan kelahiran anaknya yang ke 4, karena takut menyalahi undang-undang karena barang-barang tersebut diduga gratifikasi.
Walikota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, sempat mengembalikan aneka perlengkapan bayi dan gelang emas bayi melalui Inspektorat setempat.

Pihak Inspektorat sendiri langsung berkoordinasi dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan menyatakan bahwa perlengkapan bayi yang dilaporkan ke KPK berupa gelang bayi, alat pijat bayi, bedak bayi, tas bayi, kereta bayi dan total ada 7 item, barang tersebut sah boleh dimiliki Walikota Probolinggo dan keluarganya.

Baca Juga:  AGP Dirikan Display RS Lapangan di kawasan SCBD

Menurut Walikota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, tidak hanya perlengakapan bayi, sempat pada saat lebaran Idul Fitri juga mendapat aneka parcel dan juga dilaporkan ke KPK hasil laporannya parcel bisa disumbangkan ke yayasan yatim piatu atau panti jompo.

“Tidak hanya ini, dulu saat hari raya Idul Fitri, saya mendapatkan parcel, juga saya laporkan ke KPK, hasilnya parcel bisa diberikan ke yayasan sosial seperti yatim piatu, ke kaum dhuafa dan panti jompo” ujar Habib Hadi saat dikonfirmasi.
Sementara itu menurut Tartib Gunawan, Kepala Inspektorat Kota Probolinggo, pihaknya selalu berkoordinasi dengan KPK jika ada barang-barang pemberian warga yang diberikan ke kepala daerah, untuk menghindari gratifikasi.

Baca Juga:  Pesan Walikota Probolinggo: Ciptakan Berita Balance Tanpa Opini Saat Audensi Bersama Jurnalis Probolinggo

“Setiap ada pemberian barqng apapun ke kepala daerah, langsung berkoordinasi dengan KPK, untuk menghindari gratifikasi” tegas Tartib saat dikonfirmasi.

Mungkin koordinasi rutin antara kepala daerah dengan KPK (Komisi Pembarantasan Korupsi) ini, bisa dijadikan contoh kepala daerah lainnya, agar tercipta pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kunjungi Juga

Walikota Probolinggo Pantau Pabrik Pengolahan Kayu Terbakar Dan Rumah Warganya Dampak Kebakaran

Probolinggo – Kebakaran hebat yang terjadi di sebuah pabrik kayu di Jalan Prof Hamka, Kota …

Pemerintah Kota Probolinggo Bantu Stimulus Ratusan Pedagang Pasar Sabtu – Minggu (Tugu) Dampak Pandemi COVID- 19

Probolinggo – Dampak pemberlakuan PPKM Darurat selama 18 hari, dilanjutkan dengan PPKM Level 4 sampai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *