Demo Aliansi LSM Tuntut Pungli Mahar Rp30-50 Juta Masuk Karyawan RSUD Kota Probolinggo, Walikota Bongkar

Probolinggo – Aliansi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) gelar aksi tuntut surat rekomendasi kejelasan 138 karyawan RSUD dr Mochamad Saleh diputus kontrak, pendemo tidak mau ditemui Walikota Probolinggo. Selasa kemarin (2/3/2022).

Habib Hadi Zainal Abidin, Walikota Probolinggo, yang hendak mengajak perwakilan karyawan RSUD dr Mochamad Saleh, sempat ditolak oleh pendemo dan sempat adu mulut antara pendemo dengan Walikota Probolinggo.

Pendemo tuntut DPRD Kota Probolinggo, untuk Ketua DPRD Kota Probolinggo, untuk segera tandatangani 128 karyawan RSUD dr Mochamad Saleh yang diputus kontrak, karena tidak lulus tes ujian oleh pihak manajemen RSUD dr Mochamad saleh yang bekerjasama dengan menunjuk Universitas Surabaya dan CV dari pihak Unair (Universitas Airlangga) Surabaya, untuk dipekerjakan kembali sebagai karyawan di sejumlah Puskesmas.

Selain itu, aksi demo juga tuntut masalah pungutan liar sejumlah karyawan yang diputus kontrak oleh manajen RSUD dr Mochamad Saleh, untuk menjadi karyawan wajib membayar mahar Rp 30 juta hingga Rp 50 juta, ke pejabat Pemkot Probolinggo dan Direktur RSUD dr Mochamad Saleh sebelumnya, untuk di bongkar dan dilaporkan ke pihak berwajib.

Sekitar kurang lebih 90 orang pendemo, akan bertahan jika tidak Ketua DPRD Kota Probolinggo tidak mau bertandatanganan surat rekomendasi hasil RDP (Rapat Dengar Pendapat) yang dilakukan hari Rabu (2/2/22), akhirnya kurang lebih 4 jam Abd Mujib, Ketua DPRD Kota Probolinggo, keluar membawa surat rekomendasi yang sudah ditandatangani, membuat pendemo pulang.

Baca Juga:  Walikota Datangi 4 Koban Rumah Korban Beri Bantuan Dan Permudah Dokumen Terbakar

Eko Prasetyo, alhamdulillah perjuangan kami selama 2 bulan bersama teman – teman LSM lainnya, untuk 128 karyawan yang diputus kontrak oleh pihak RSUD dr Mochamad Saleh, bisa bekerja kembali ditempat yang lain, soal pungutan liar penarikan uang Rp 30 juta hingga Rp 50 juta minta segera diproses dan akan kami kawal hingga tuntas.

“Alhamdulillah perjuangan kami bersama teman – teman selama 2 bulan dengan sekuat tenaga dan lelah, akhirnya dikabulkan, dan 128 karyawan yang diputus kotrak oleh pihak RSUD dr Mochamad Saleh, bisa bekerja kembali di sejumlah puskesmas yang tersebar di Kota Probolinggo, untuk pungutan liar para karyawan adanya mahar Rp 30 juta hingga Rp 50 juta, bisa di proses hukum dan akan dikawal sampai tuntas kasus ini” ujar Eko, saat dikonfirmasi.

Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, aksi teman – teman LSM yang menyurati surat ke Presiden RI dan disebar ke Medsos, menuntut agar 128 karyawan RSUD dr Mochamad Saleh, yang diputus kontraknya untuk dipekerjakan kembali, dan didalam disuratnya ada peryataan dari para karyawan RSUD saat masuk dikenakan biaya mulai dari Rp 30 juta hingga Rp 50 juta, untuk penegak hukum agar segera diusut tuntas sampai akar – akarnya, dan akan membentuk Pansus di DPRD Kota Probolinggo untuk mengusut kasus pungli.

Baca Juga:  Agar Sehat, Babinsa Koramil Krejengan Senam Bersama Warga yang Dikarantina

“Demo dari temen – temen sejumlah LSM di depan kantor DPRD Kota Probolinggo, untuk menuntut 128 karyawan yang diputus kontraknya untuk dipekerjakan kembali, dan diketahui didalam surat yang dikirim ke Presiden Republik Indonesia dan disebar ke Medsos, ada peryataan dari karyawan RSUD dr Mochamad Saleh, saat masuk kerja diminta untuk membayar uang mulai Rp 30 juta hingga Rp 50 juta, agar diusut tuntas oleh pihak berwajib dan pihaknya akan membentuk Pansus untuk melakukan pengusutan pungli ini” jelas Mujib.

Habib Hadi Zainal Abidin, Walikota Probolinggo, akan mendukung teman – teman LSM untuk melakukan pengusutan sampai tuntas aksi pungutan liar yang dilakukan oknum yang wajib bayar uang tunai Rp 30 juta sampai Rp 50 juta, yang ada didalam surat lengkap sama data – datanya, Pemerintah Kota Probolinggo, mendukung untuk membongkar kasus pungutan liar yang ditulis oleh sahabat – sahabat LSM.

Baca Juga:  Ada 2 Warga Positif Virus Covid-19, Pemkot Probolinggo Sediakan Dana 57,7 Milyar dan Himbau Warga Patuhi Aturan Pemerintah

“Pemerintah Kota Probolinggo dan saya sangat mendukung langkah sahabat – sahabat LSM, untuk membongkar kasus pungutan liar yang terjadi di RSUD dr Mochamad Saleh, untuk karyawan yang mau kerja wajib membayar uang tunai dengan berfariasi mulai dari Rp 30 juta – Rp 50 juta, untuk dibongkar dan diusut hingga tuntas sampai ke akar – akarnya” tegas Habib Hadi.

Walikota Probolinggo, menghimbau warga yang lain, jika ada yang membayar pungutan liar saat hendak kerja di RSUD dr Mochamad Saleh, datang langsung atau melalui Medsos, kami sangat terbuka.

Tuntutan demo ini, pihak RSUD dr Mochamad Saleh Kota Probolinggo untuk tidak merekrut karyawan baru lagi, dan 128 karyawan RSUD dr Mochamad Saleh untuk dipekerjakan kembali ke puskesmas – puskesmas dan menjadikan 128 karyawan yang diputus kontraknya menjadi relawan – relawan


Kunjungi Juga

Duka Anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota Saat Pam Lebaran 2022

Probolinggo – Suka duka anggota polisi berdinas saat arus mudik dan arus balik Hari Raya …

288 Napi Lapas Kelas 2B Probolinggo Dapat Remisi Lebaran, 6 Napi Bebas Murni

Probolinggo – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2B Probolinggo, berikan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *