Dukung Pendidikan Inklusif, Komisi VIII DPR RI dan Pemkot Probolinggo Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

Kota Probolinggo – Komitmen untuk memperkuat pendidikan inklusif terus digaungkan. Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania bersama Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari meninjau langsung kegiatan belajar serta kondisi fasilitas di Sekolah Rakyat Integrasi 7 Kota Probolinggo, Rabu (15/10/2025).

Kunjungan kerja ini bertujuan memastikan pelaksanaan pendidikan bagi siswa-siswa penerima manfaat program sosial berjalan optimal. Sekolah Rakyat Integrasi 7 saat ini menjadi tempat belajar sementara bagi peserta didik jenjang SMP dan SMA, sebelum nantinya dipindahkan ke gedung permanen yang tengah direncanakan pembangunannya.

Dalam kesempatan itu, Dini Rahmania mengungkapkan kekagumannya terhadap fasilitas sekolah yang dinilai sudah sangat representatif, meskipun bersifat sementara.

“Saya melihat sekolah ini menjadi contoh sekolah rakyat yang ideal. Fasilitasnya lengkap, penataan ruang kelas hingga asrama tertata baik, dan SDM pengajarnya pun sudah sesuai standar,” jelas Dini.

Dini juga menilai adanya sinergi kuat antara Kementerian Sosial dan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan. Ia berharap rencana pembangunan sekolah permanen dapat segera diwujudkan tahun depan agar siswa dapat belajar dengan lebih nyaman dan aman.

“Saya berharap pembangunan sekolah rakyat permanen bisa terealisasi tahun depan. Ini penting agar anak-anak bisa memiliki ruang belajar yang lebih layak dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, menyampaikan bahwa Pemkot telah menyiapkan lahan serta anggaran tahap awal untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut.

“Kami sudah menganggarkan untuk tahap awal pembangunan. Saat ini kami menunggu persetujuan dari Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR untuk melanjutkan pembangunan di kawasan Kedung Asem,” ujar Ina.

Ina menambahkan, lahan yang disiapkan memiliki luas sekitar 8 hektare, dengan 5 hektare diperuntukkan bagi area bangunan. Sekolah rakyat ini nantinya ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 siswa.

“Lahan sudah siap, dan kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar segera dilakukan pembangunan. Pasti jadi, karena ini bagian penting dari komitmen kami untuk pemerataan pendidikan,” tegasnya.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah daerah dan pusat berharap keberadaan Sekolah Rakyat Integrasi 7 dapat menjadi model penguatan pendidikan sosial di Indonesia — tempat di mana anak-anak dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.