Gelombang Dugaan Penyimpangan Guncang Klapagading Kulon, Kades Bongkar Borok Perangkat Desa

Gelombang Dugaan Penyimpangan Guncang Klapagading Kulon, Kades Bongkar Borok Perangkat Desa

Banyumas – Polemik pemberhentian sejumlah perangkat Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, kian memanas. Kepala Desa Karsono akhirnya membuka satu per satu dugaan pelanggaran serius yang menyeret nama aparat desanya sendiri, mulai dari proyek fiktif, laporan keuangan raib, hingga aset desa yang diduga dijual tanpa pertanggungjawaban.

Kepada penasihat hukum Djoko Susanto, SH, Karsono menegaskan bahwa pemecatan bukan tindakan emosional, melainkan langkah terakhir setelah berbagai peringatan dan surat klarifikasi tak pernah digubris.

“Sudah berkali-kali diminta klarifikasi, tapi diam. Ini menyangkut uang rakyat,” tegas Karsono.

Dana Ketahanan Pangan Diduga Bermasalah
Karsono membeberkan, program ketahanan pangan tahun 2023 senilai Rp 50 juta untuk pembelian 40 ekor kambing hingga kini menyisakan tanda tanya besar. Kegiatan yang dilaksanakan AS selaku Kaur Perencanaan itu disebut belum menyelesaikan SPJ, bahkan sejumlah calon penerima manfaat belum menerima kambing.

Lebih mencengangkan, program ketahanan pangan 2024 senilai Rp 65 juta untuk penanaman melon yang dikelola N A disebut tak pernah terlaksana sama sekali.

“Anggaran ada, kegiatan nihil,” ujar Karsono singkat namun keras.

Dana SDGs Rp 40 Juta Tanpa Jejak

Masalah serupa juga muncul pada program SDGs Desa 2023 senilai Rp 40 juta yang ditangani JR, Kasi Pemerintahan. Hingga kini, tak ada laporan kegiatan maupun SPJ yang masuk ke meja kepala desa.

“Seolah dana itu menguap,” kata Karsono.

Pembangunan Masjid Tinggalkan Utang, Desa Dipaksa Menutup Kasus lain yang tak kalah panas adalah pembangunan masjid di Balai Desa. Proyek yang dikelola D F (Kadus 3) itu bersumber dari dana yayasan Rp 140 juta, ditambah bantuan semen masyarakat dan iuran RT.
Namun proyek tersebut meninggalkan utang material Rp 35 juta ke toko bangunan. Ironisnya, tagihan justru dialamatkan ke pemerintah desa.

“Desa akhirnya membayar, padahal tidak ada anggaran. APBDes jadi minus Rp 35 juta,” ungkap Karsono.

Sawah Kas Desa Diduga Dijual Diam-diam Tak berhenti di situ, D F juga diduga menjual sawah kas desa sejak 2020 hingga 2023. Hasil penjualan tersebut, menurut Karsono, tak pernah dilaporkan ke pemerintah desa.

“Sudah diminta secara resmi, tapi tidak ada laporan,” katanya.

Uang Sewa Aset Desa Tak Jelas Rimbanya Sekretaris Desa E S juga disebut menerima uang dari sewa kios desa, aula, hingga layanan ambulans, namun hingga kini tak pernah ada laporan administrasi maupun pertanggungjawaban keuangan.

“Ke mana uang itu? Tidak jelas,” tegas Karsono.

Disiplin Kerja Amburadul Selain dugaan penyimpangan keuangan, Karsono menyoroti bobroknya disiplin kerja perangkat desa. Bendahara desa R M disebut hanya masuk kerja sebentar, bahkan kemudian mangkir total.

Sementara seorang perangkat lain berinisial RT disebut pergi ke luar negeri selama sebulan tanpa izin kepala desa. Administrasi Lumpuh Total Akibat kondisi tersebut, LPPD tahun 2023 belum tersusun, sementara SPJ tahun 2024 nihil. Karsono menilai roda pemerintahan desa nyaris lumpuh.

Camat Dinilai Tutup Mata Karsono mengaku telah melaporkan persoalan ini ke Camat Wangon, Dwiyono. Namun ia menyayangkan tidak adanya langkah tegas dari pihak kecamatan. “Seolah dibiarkan,” ujarnya.

Karsono menegaskan, pemberhentian perangkat desa merupakan langkah penyelamatan agar keuangan desa tidak semakin bocor dan kepercayaan publik tidak runtuh.

“Kalau dibiarkan, desa ini yang hancur,” pungkasnya.