Kades Klapagading Kulon Seret Camat dan Aspem Banyumas ke Ombudsman, Dituding Tak Netral dan Arogan

Kades Klapagading Kulon Seret Camat dan Aspem Banyumas ke Ombudsman, Dituding Tak Netral dan Arogan

Banyumas – Polemik pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas memasuki babak baru. Kepala Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Karsono, resmi melaporkan dua pejabat Pemerintah Kabupaten Banyumas ke Ombudsman Republik Indonesia, Rabu (7/01/2026).
Dua pejabat yang dilaporkan tersebut yakni Camat Wangon Dwiyono dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem & Kesra) Setda Banyumas, Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si.
Keduanya dilaporkan atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik dan ketidaknetralan dalam menjalankan kewenangan. Laporan itu disampaikan langsung ke Kantor Ombudsman RI di Jakarta. Karsono hadir didampingi kuasa hukumnya, H. Djoko Susanto, SH.
“Hari ini kami datang ke Ombudsman atas nama Karsono selaku Kepala Desa Klapagading Kulon. Kami melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Camat Wangon,” ujar Djoko Susanto kepada wartawan.
Djoko menilai, sebagai pejabat publik, terlapor seharusnya bersikap netral dan memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat, bukan hanya kepada kelompok tertentu. “Mereka ini pejabat publik. Mestinya melayani masyarakat secara umum, bukan sekelompok orang. Yang kami lihat justru sikap yang tidak netral dan cenderung arogan dalam menjalankan kewenangan,” tegas Djoko yang akrab disapa Djoko Kumis.
Menurutnya, laporan resmi berikut dokumen pendukung telah diterima Ombudsman RI. Pihaknya berharap lembaga pengawas pelayanan publik itu serius menindaklanjuti laporan tersebut.
“Surat sudah kami masukkan. Harapan kami Ombudsman melakukan evaluasi, memanggil, serta mengklarifikasi pihak-pihak yang kami laporkan,” tambahnya.
Dalam proses pengaduan tersebut, Karsono dan kuasa hukumnya diterima oleh Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat (KU DUMAS) Ombudsman RI pusat serta Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) perwakilan. Laporan diterima oleh petugas Ombudsman RI, Tri Yunanda.
Aspem Bantah: Tuduhan Tak Jelas, Kami Netral Menanggapi laporan tersebut, Asisten Pemerintahan Setda Banyumas, Nungky Harry Rachmat, membantah tudingan ketidaknetralan yang diarahkan kepadanya. Ia menilai tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas.
“Saya perlu menyampaikan bahwa tuduhan ketidaknetralan yang diarahkan kepada kami sampai saat ini belum memiliki kejelasan definisi maupun dasar yang konkret. Kami justru bingung dimaksud ketidaknetralan itu berpihak kepada siapa dan dalam konteks apa,” kata Nungky.
Ia menjelaskan, konflik di Desa Klapagading Kulon telah berlangsung cukup lama sehingga penanganannya harus dilakukan secara hati-hati dan objektif.
Terkait peran Camat Wangon, Nungky menegaskan bahwa Camat memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Surat yang disampaikan Camat kepada Kepala Desa semata-mata merupakan pengingat administratif karena terdapat tahapan prosedur yang tidak ditempuh dalam penerbitan keputusan Kepala Desa. Itu tidak berarti mencampuri kewenangan Kepala Desa, apalagi menunjukkan keberpihakan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak pernah menyatakan keputusan Kepala Desa tidak sah. Namun, dari sisi tata kelola pemerintahan, terdapat mekanisme yang seharusnya dipenuhi.
“Sejak awal, pemerintah daerah berharap persoalan ini diselesaikan melalui dialog bersama, duduk satu meja antara Kepala Desa dan perangkat desa dengan difasilitasi dinas terkait. Itulah pendekatan yang terus kami dorong,” pungkasnya.
Ombudsman Mulai Proses Verifikasi
Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia menyatakan akan menjalankan tahapan verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan yang diterima. Seluruh proses akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di Ombudsman RI.