Kebijakan Blunder Anies Penyebab Transportasi Jakarta Amburadul

eportal.id, Jakarta – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pembatasan operasional transportasi umum dan penghapusan sementara aturan ganjil-genap untuk mencegah penyebaran virus corona dianggap setengah matang.

Langkah Anies itu, tidak berdasarkan kajian yang tepat atau Evidence Based Policy.

“Kemarin Anies buat kebijakan mengurangi transportasi umum. Hari ini terjadi antrean luar biasa di transportasi publik. Ini meningkatkan risiko penularan. Saya bingung kok pejabat kita buat blunder terus,” ujar Peneliti Kebijakan Publik sekaligus dosen Universitas Indonesia, Roy Valiant Salomo.

Anies mengimbau warga mengurangi penggunaan transportasi umum. Imbauan Anies itu ditindaklanjuti sejumlah operator transportasi umum. PT Transportasi Jakarta membatasi operasional bus. Mulai Senin (16/3/2020).

TransJakarta hanya beroperasi di 13 rute. Begitupun dengan MRT. Penumpang MRT hanya dibatasi 60 orang. Akibatnya, antrean penumpang menumpuk di stasiun MRT dan halte bus TransJakarta.

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan kebijakan pengaturan pola perubahan transportasi publik di DKI Jakarta menciptakan efek domino.

Hal itu, terang dia, salah satunya karena masih terdapat sejumlah perusahaan yang tidak menerapkan sistem Working From Home atau kerja dari rumah.

“Karena kebijakan ini kurang persiapan sehingga munculnya efek domino,” kata Trubus saat dihubungi cnnindonesia.com.

Trubus meminta kepada Anies agar dalam waktu dekat mengumpulkan para pengusaha untuk membicarakan solusi guna menghadapi situasi yang sedang melanda masyarakat ibu kota.

“Apakah itu melalui asosiasi pengusaha Apindo atau asosiasi lain untuk dikumpulkan dan diberikan pemahaman bahwa karena kondisi Jakarta penyebaran Covid cukup tinggi, maka diminta untuk membatasi; mengurangi (gerak),” katanya.

Trubus memaklumi, kesepakatan agar pengusaha dapat mempekerjakan karyawannya dari rumah tidak mudah lantaran memengaruhi produksi dan biaya.

Namun, ia meminta Pemprov DKI supaya menghadirkan solusi lain yang sama-sama menguntungkan kelas pekerja maupun pengusaha.

“Ini memang butuh waktu, bagaimana sebuah kebijakan harus didukung,” tandasnya.

(cnnindonesia.com)

Kunjungi Juga

Babinsa Bersama Unsur Forkopinka Bagikan Masker Gratis

Babinsa Bersama Unsur Forkopinka Bagikan Ribuan Masker Gratis

eportal.id, Probolinggo – Babinsa Koramil 0820/04 Bantaran Kodim 0820 Probolinggo Sertu Suharianto bersama unsur Forkopinka …

TNI-Polri Aktif Laksanakan Pam Posko Check Point Covid-19

eportal.id, Probolinggo – Suasana perayaan hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah masih begitu terasa, namun …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *