Kejati Sumut Tangkap Buronan Korupsi Pembangunan Stadion Madina

Kejati Sumut Tangkap Buronan Korupsi Pembangunan Stadion Madina

Medan – Seorang buronan kasus korupsi pembangunan Stadion Kabupaten Mandailing Natal (Madina), berinsil IS, ditangkap Tim tangkap buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara.

IS yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) itu, diamankan di rumahnya di Desa Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Senin malam, 17 Februari 2025, pukul 20.00 WIB. Tersangka langsung dibowong ke Kantor Kejati Sumut, di Jalan AH Nasution, Kota Medan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Adre W Ginting, menjelaskan bahwa IS ditetapkan sebagai tersangka Desember 2023 terkait perkara dugaan korupsi pembangunan Stadion Kabupaten Madina, pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, Tahun Anggaran 2017.

“Pasca ditetapkan sebagai tersangka, penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka IS secara sah sebanyak 3 kali untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka, namun tersangka tidak pernah hadir hingga ditetapkan DPO November 2024,” jelas Adre, Selasa 18 Februari 2025.

Adre mengatakan tahun anggaran 2017 terdapat dana bantuan pekerjaan pembangunan lanjutan tribun A stadion Kabupaten Mandailing Natal yang berlokasi di Sarak Matua, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dari Kemenpora RI, dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.146.569.00,00 yang bersumber dari Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

“Tersangka IS selaku Direktur CV.Wastu Cipta Konsultan sebagai Konsultan Pengawas pada pembangunan stadion Kabupaten Mandailing Natal tahun 2017 tidak pernah melakukan peninjauan ke lapangan, tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi yang mengakibatkan tidak sesuainya hasil pekerjaan dan tidak bermanfaatnya bangunan tersebut,” kata Adre.

Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Stadion Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2017. Lanjut Adre, mengatakan tidak sesuai kontrak yang mengakibatkan penyelesaian pekerjaan fisik hanya 87,14% dan terjadi kekurangan volume pekerjaan yang berdampak merugikan keuangan Negara sebesar Rp844.047.819.

Lebih lanjut mantan Kasi Intel Kejari Binjai ini menyampaikan bahwa Tersangka IS patut disangkakan melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

“Tersangka selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri Madina untuk proses lebih lanjut,” tutur Adre.

Kemudian, IS diserahkan kepada Kejari Madina, untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian, tersangka ditahan di rumah tahanan (Rutan) Klas I Tanjung Gusta Medan.