Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan harus berjalan secara bersinergi antar instansi.
Dalam Penguatan sinergitas ini sangat diperlukan untuk menjaga sumber daya laut dan perikanan dari Sabang sampai Merauke.
Menteri Trenggono Menegaskan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan dan Penegakan Hukum bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 di Discovery Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (12/12/2023).
Poin penting dalam rapat ini adalah kita seluruh para penegak hukum, yaitu dari kepolisian laut, Kementerian Keuangan, Bakamla, Kementerian Perhubungan, kita satukan untuk kita punya satu sinergitas yang kuat,” kata Trenggono.
Dalam sinergitas menurutnya sangat penting ditingkatkan karena yang diawasi di lautan bukan hanya soal ikan saja.
Tapi juga sumber daya lainnya seperti terumbu karang, sumber daya di kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan sebagainya.
Dalam Penjagaan laut dari kapal asing maupun domestik pencuri ikan serta pembersihan laut dari sampah plastik juga menjadi isu yang coba diselesaikan dalam rapat koordinasi menyambut 2024 ini.
Hal ini juga dilakukan untuk mengawal implementasi kebijakan Ekonomi Biru, termasuk implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Dalam untuk memaksimalkan pengawasan, Menteri Trenggono mengumumkan bahwa KKP akan membangun infrastruktur Ocean Big Data yang menggunakan sistem teknologi satelit, radar, sensor, drone bawah air, drone udara dan nano satelit.
Sementa itu, KKP juga dalam mengembangkan sistem ocean accounting sebagai manajemen data terintegrasi yang mampu memberikan informasi kekayaan laut Indonesia.
Keseluruhan data dan informasi tersebut kemudian akan terintegrasi melalui Command Centre KKP yang dapat diakses oleh para aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan pengawasan,” terangnya.
Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksda TNI Adin Nurawaluddin menambahkan, ke depannya, Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan akan dilengkapi dengan persenjataan.
Untuk itu,Pihakn ya juga mendorong pemerintah daerah untuk pengadaan transmitter bagi kapal ikan di wilayahnya supaya dapat turut terpantau di Command Center KKP.
Kami juga mendorong agar pengawasan juga ditingkatkan di lingkup Pemerintah Daerah,” kata Adin.
(Wahyuni adina putri)
Comment