Komite Pemantau Serahkan Hasil Pemantauan Layanan PKH ke Dinsos Pangkep

Komite Pemantau Serahkan Hasil Pemantauan Layanan PKH ke Dinsos Pangkep

Pangkep – Komite Pemantau Kabupaten Pangkep dan YKPM Sulsel memaparkan hasil pemantauan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Mattiro Labangeng untuk dua Pulau yakni Pulau Polewali dan Pulau Laiya di depan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pangkep di ruangannya Kantor Dinsos Pangkep, Selasa (3/6).

Dalam pemaparan tersebut yang disampaikan oleh Rahmawati dan Rosdiana didampingi Rohani dan Hj. Ratna memaparkan sejumlah temuan hasil survey terhadap 19 responden penerima PKH terkait prosedur penerimaan PKH, jumlah dana yang mereka terima, teknis pelaksanaan penerimaan di lapangan, sosialisasi dan koordinasi dengan Pendamping PKH dan juga tantangan dan kendala di lapangan dalam menggelar berbagai pertemuan rutin dengan ketua dan kelompok penerima manfaat PKH serta pendamping PKH itu sendiri.

“Kami melakukan survey langsung door to door kepada sejumlah penerima manfaat PKH kategori lansia, disabilitas dan juga kepala keluarga perempuan bagaimana teknis pelaksanaan penerimaan PKH yang selama ini mereka terima, sebahagian responden ada yang memahami alur penerimaan seperti penyampaian informasi sebelumnya, bertemu dengan ketua kelompok dan juga membangun sejumlah kesepakatan dalam kelompok secara rutin ini namun juga ada beberapa anggota tidak memahami dengan baik pelaksanaan kegiatan ini. Kendala lainnya adalah pendamping PKH juga mengalami sejumlah tantangan saat akan mengelar pertemuan karena domisilinya tidak di pulau juga masih terkendala masih adanya penerima bantuan yang menitipkan proses penerimaan bansos ini kepada ketua kelompok atau pendamping PKH karena belum mampu melakukan penarikan sendiri namun demikian penyaluran dana dengan PKH sudah sesuai ketentuan dengan frekuensi 2 bulan sekali dan beberapa kasus yang terjadi pada penyaluran terbilang sedikit seperti penangguhan pencairan dana yang belum diterima secara rutin yang umumnya tidak diketahui penyebabnya dan pendamping tidak memberikan penjelasan secara pasti dan meminta KPM menunggu dan mengecek secara berkala selain itu juga belum adanya pembenahan status data penerima PKH dimana data penerima manfaat tercatat sebagai kategori disabilitas padahal yang bersangkutan bukanlah disabilitas”

Lebih lanjut juga disampaikan beberapa temuan seperti pernyataan sejumlah responden yang memiliki anak 16-21 tahun semuanya 100% dapat mengakses layanan pendidikan hingga jenjang SMA – sederajat.

Meski lebih separuh responden 50% menyatakan bahwa dana PKH yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah, mulai dari transportasi dan uang saku harian, perlengkapan sekolah (sepatu, seragam, alat tulis) dan juga biaya tambahan seperti LKS, SPP, uang eskul, uang rekreasi dan lainnya

Mendengar seluruh laporan dan temuan para pemantau komunitas ini Kadis Sosial Asykur Abu Bakar menyampaikan apresiasinya dan juga rasa syukur serta terima kasihnya karena telah mendapatkan saran dan masukan dari Komite Pemantau melalui Sekolah Perempuan atas pemantauan yang dilakukan untuk membantu Dinas Sosial melakukan perbaikan dan evaluasi berkelanjutan pada PKH ini serta akan segera melakukan rakor internal dengan tim pendamping PKH menindaklanjuti temuan ini dan juga nantinya akan mengatur pertemuan bersama sejumlah stakeholder untuk membahas perbaikan layanan PKH dan tentu akan menggandeng Sekolah Perempuan dalam pelaksanaannya.

Kadis Sosial juga menyampaikan sejumlah tantangan dan kendala selama ini dalam proses penyaluran bantuan PKH khususnya di wilayah Kepulauan terluar seperti Tangaya, Kalmas dan tidak ketinggalan juga wilayah Tupabbiring dan Tupabiring Utara seperti yang terjadi di Desa Mattiro Labangeng yang telah dipaparkan oleh Komite Pemantau.

“Tantangan seperti biaya operasional logistik, ketidakpemahaman masyarakat, kondisi sosial-politik di desa pasca Pilkades dan juga domisili pendamping PKH yang tidak tinggal di Kepulauan tersebut adalah sejumlah catatan kendala selama ini dalam penyaluran bantuan PKH dan bantuan sosial lainnya” Tutur Asykur Abu Bakar.

Terakhir sebelum pertemuan ini berakhir Komite Pemantau menyerahkan laporan hasil pemantauan secara tertulis kepada Kadis Sosial dan dilakukan foto bersama.