Meningkat Peredaran Rokok Ilegal Pemkot Bersama Bea Cukai Sosialisasi Perundangan Cukai Dan Gempur

Probolinggo – Meningkatnya peredaran rokok ilegal pasca pandemi COVID- 19, di Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo bersama Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Type C, gelar sosialisasi perundang-undangan tentang cukai.

Sosialisasi tahap ke 2, kembali digelar Dinas Komunikasi dan Informatika. Kegiatan tersebut mengundang pedagang rokok dan toko kelontong di wilayah Kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Mayangan, Senin (22/11/2021) pagi di Ballroom Paseban Sena.

Kepala Diskominfo Pujo Agung Satrio menyampaikan, penggunaan DBHCHT di Kota Probolinggo diprioritaskan untuk jaminan kesehatan masyarakat.

“Jadi anggaran DBHCHT ini kita dapat tahun ini Rp 18,8 Milyar, 75 persennya kita gunakan untuk program UHC, Universal Health Coverage,” ujar Pujo.

Baca Juga:  Ormas Grebek Judi Online di Warnet di Langsa, Tiga Remaja Diamankan

Kepala Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Probolinggo, Andi Hermawan, dalam pemaparan materinya juga menjelaskan, berbagai upaya dilakukan oleh Tim Bea Cukai Probolinggo bersama dengan pemerintah kota setempat untuk menggempur rokok ilegal. Salah satu yang terbaru adalah operasi bersama di wilayah Wonoasih.

“Operasi bersama pemerintah kota dan kebetulan kemarin kami dapatkan di daerah Wonoasih, masih terdapat warung yang menjual rokok ilegal tanpa pita cukai,” jelas Andi.

Sosialisasi tersebut juga diisi materi Kasubag Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur Sofiatus Sholihah, yang menjelaskan mengenai besaran pembagian DBHCHT dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di bawahnya.

Baca Juga:  Pasien Positif Corona di Mataram Pergi Tarawih Berjamaah, Tak Mau Diisolasi

“40 persen untuk pemerintah provinsi (Jawa Timur), 40 persen untuk kabupaten/ kota penghasil jadi kabupaten/ kota yang punya pabrik rokok punya tembakau atau punya salah satunya dapat, dan 20 persen untuk kabupaten/ kota lainnya,” ungkap Sofiatus.

Menurut Sofiatus, fokus penggunaan DBHCHT selain untuk kesejahteraan petani dan buruh tembakau juga diprioritaskan untuk kesehatan dan pembangunan ekonomi daerah.

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan fokusnya yang pertama sasarannya adalah untuk petani tembakau, buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok, kemudian prioritas yang lain adalah untuk kesehatan kedua pemulihan ekonomi daerah, fokus di situ,” jelasnya.

Dalam sesi dialog, salah satu peserta bernama Samsudin sepakat bahwa semua pihak harus bersama-sama menggempur rokok ilegal.

Baca Juga:  Cegah Penyebaran Covid-19, Kecamatan Kuripan Miliki Kampung Tangguh

“Ini pribadi saya, jadi cukai (rokok) positifnya itu memberi kontribusi pada negara dan rokok ilegal itu merugikan negara, itu saja” kata pedagang rokok asal Curah Grinting itu.

Pada agenda sosialisasi ketentuan perundang-undangan bidang cukai kali kesembilan ini beberapa pejabat Pemkot yang hadir antara lain Kepala DPMPTSP M. Abbas yang sekaligus Plt Camat Mayangan, Kabag Perekonomian Heri Astuti serta Camat Kanigaran Agus Rianto. (ADV).


Kunjungi Juga

Pembangunan Pasar Bayeman Ditinjau Langsung Oleh Satgas PEN Mabes Polri dan APIP Probolinggo

Probolinggo – Pekerjaan konstruksi pada Pasar Bayeman, Tongas Kab. Probolinggo ditinjau langsung oleh Satgas Percepatan …

Walikota Probolinggo Sosialisasikan 2 Perda di Kecamatan Mayangan

Probolinggo – Sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat kecamatan dibuka oleh Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *