Pansus Banjir Jakarta Akan Panggil Ahok Untuk Dimintai Pendapat. (foto: detikcom)
Pansus Banjir Jakarta Akan Panggil Ahok Untuk Dimintai Pendapat. (foto: detikcom)

Pansus Banjir Jakarta Akan Panggil Ahok Untuk Dimintai Pendapat

eportal.id, Jakarta– Panitia Khusus (Pansus) Banjir yang akan dibentuk oleh DPRD DKI Jakarta akan memanggil mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pihak-pihak terkait lainnya akan dipanggil.

“Iya (panggil Ahok), semua kita panggil. Kan indikasi-indikasi saya sudah dapat masalah got mampet, pintu air masalah, alat alkali tidak siap, beli banyak-banyak nggak dirawat,” ucap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020).

DPRD pun pasti akan memanggil Dinas Sumber Daya Air (SDA) selaku satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam pengendalian banjir.

“Nah itu (masalah penanganan banjir) bagaimana, terus bagaimana peta strateginya SKPD Sumber Daya Air mengenailayoutdaerah-daerah macet itu harus tahu,” ucap Prasetio.

Menurut Prasetio, Pansus dibentuk untuk mencari solusi penanganan banjir. Meski, banjir di Jakarta sangat sulit dihilangkan.

“Iya cari solusi bareng-bareng. Kalau masalah banjir, Jakarta pasti nggak mungkin nggak banjir, pasti ada banjir, tapi kan bisa diminimalis,” kata Prasetio.

Salah satu masalah yang dilihat oleh Prasetio adalah pemetaan saluran air. Dia mengaku melihat air tidak masuk ke Kanal Banjir Timur saat terjadi banjir.

“KBT nggak meluap airnya. Artinya apa? Belum ada air yang datang ke situ. Nah ini pemerintah daerah dipikirkan masalah itu,” ucap Prasetio.

Diketahui, pembentukan pansus ini merupakan buntut sering terjadinya banjir di awal 2020. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyebutkan perlu pendalaman lebih lanjut karena sudah tiga kali banjir terjadi di Jakarta.

Pembentukan pansus banjir telah disetujui berdasarkan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD pada 24 Februari 2020 lalu.

Dalam surat tersebut tertulis pembentukan Pansus ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Setiap fraksi harus menunjuk anggotanya untuk bergabung di pansus banjir. Sampai saat ini, nama-nama anggota pansus masih dikumpulkan. (detikcom)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *