Pastikan Berjalan Lancar, Sekda Depok Pimpin Rakor Desk Pemilu

Pimpin Rakor Desk Pemilu, Sekda Depok Pastikan Berjalan Lancar. (foto: Kominfo)
Pimpin Rakor Desk Pemilu, Sekda Depok Pastikan Berjalan Lancar. (foto: Kominfo)
Pastikan Berjalan Lancar, Sekda Depok Pimpin Rakor Desk Pemilu

Depok – Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada 14 Februari mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Desk Pemilu dengan berbagai pihak guna memastikan proses demokrasi tersebut berjalan lancar.

Rakor tersebut membahas dari mulai permasalahan teknis seperti pendistribusian logistik, keamanan hingga peningkatan partisipasi pemilu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri yang memimpin rakor tersebut mengatakan, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab terhadap proses pesta demokrasi agar bisa berjalan lancar, aman, dan sesuai yang diharapkan.

Bacaan Lainnya

Seperti diketahui, partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Kota Depok hampir 88 persen dan Pemilihan Legislatif (Pileg) sekitar 82 persen.

“Ini menjadi target untuk proses Pilpres dan Pileg besok, yang harus kita maksimalkan, ditambah lagi dengan adanya pemilih pemula yang mulai memiliki KTP pada 14 Februari besok, karena sudah berusia 17 tahun,” tuturnya, usai Rakor Desk Pemilu kepada berita.depok.go.id, Senin (05/02/24).

Untuk itu, pihaknya, menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok untuk siaga di semua kecamatan.

Selain itu juga, agar kembali mengadakan jemput bola perekaman di tiap kelurahan, sehingga anak-anak yang usianya 17 tahun per 14 Februari 2024, sudah bisa menggunakan hak pilihnya.

“Begitu juga dengan anggota TNI-Polri yang sudah masuk masa pensiun mungkin KTP-nya belum berubah, kita berharap untuk bisa cepat dilakukan perubahan sehingga sudah punya hak pilih untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi,” kata Bang SS, sapaan Sekda Depok, Supian Suri.

“Kita ingin makin banyak yang berpartisipasi, sehingga kita bisa menghasilkan pesta demokrasi yang sesuai harapan kita,” ungkapnya.

Selain Disdukcapil Depok, pihaknya juga berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan BPSJ Ketenagakerjaan untuk mengcover anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Dan hasil rapat kita dengan tim TAPD tentunya dengan arahan Pak Wali-Wakil Kota Depok kita menginginkan dalam penyelenggara nanti tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan,” tandasnya.

(JD09/ED02 / berita.depok.go.id)

Pos terkait

Comment