Penyandang Disabilitas di Probolinggo Terima Bantuan Sosial, Dorong Kemandirian dan Inklusi

Kota Probolinggo – Sebanyak 44 penyandang disabilitas di Kota Probolinggo, mendapatkan bantuan atensi sosial dari Kementerian Sosial RI, yang disalurkan melalui kerja sama dengan anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania. Penyerahan simbolis bantuan dilakukan di Pendopo Kecamatan Kanigaran pada hari ini.

Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp 42,3 juta, terdiri dari Rp 35,3 juta untuk mendukung usaha mandiri para penerima dan Rp 6,9 juta dalam bentuk paket nutrisi guna menunjang kesehatan mereka. Penyaluran bantuan akan dilakukan melalui Dinas Sosial Kota Probolinggo setelah seluruh proses administrasi dan verifikasi rampung.

Dini Rahmania, legislator dari Fraksi NasDem yang juga putri daerah Probolinggo, menegaskan pentingnya keberpihakan negara terhadap kelompok rentan. Ia menyebut bantuan ini tidak hanya berorientasi pada kebutuhan saat ini, tetapi juga membuka jalan bagi pemberdayaan jangka panjang.

“Negara harus hadir untuk semua, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Bantuan ini adalah bentuk komitmen untuk mendorong kemandirian mereka, bukan sekadar bentuk belas kasihan,” ungkap Dini. Jumat (27/6/2025).

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa program ini akan terus diperluas agar mencakup lebih banyak penerima manfaat. Proses pendataan akan diperbarui secara berkala untuk menjangkau kelompok masyarakat yang masih belum terakomodasi.

“Kami berkomitmen memperjuangkan perluasan akses bantuan sosial. Tidak hanya berhenti di angka 44, tetapi akan terus berkembang sesuai kebutuhan lapangan,” ujarnya.

Dini juga menekankan pentingnya membangun solidaritas sosial di tengah masyarakat, khususnya dalam menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.

“Ini adalah langkah awal untuk perubahan yang lebih besar. Saya harap semangat gotong royong dan empati terus tumbuh di tengah masyarakat,” tutupnya.

Program bantuan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi kebijakan sosial lainnya di tingkat daerah maupun nasional, dan memperkuat sistem perlindungan sosial yang lebih adil dan menyeluruh.