Rencana Demo Urung, LSM PAMPERA Siap Kawal Audiensi Lingkungan ke Provinsi

Rencana Demo Urung, LSM PAMPERA Siap Kawal Audiensi Lingkungan ke Provinsi

Brebes – Rencana aksi unjuk rasa yang semula akan digelar oleh LSM PAMPERA bersama sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan di Kabupaten Brebes akhirnya ditunda.

Penundaan dilakukan setelah perwakilan Pemerintah Kabupaten Brebes dan DPRD mendatangi Ketua LSM PAMPERA, Jamil, pada Rabu sore (13/11/2025).

Pertemuan mendadak itu dihadiri dua anggota DPRD Brebes, yakni Mas Ade dan H. Hendro, yang datang bersama perwakilan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Tariono, Kepala PSDA Majid, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman Jamil, disepakati bahwa aspirasi terkait penyelamatan kawasan hutan di wilayah Sirampog dan sekitarnya akan disalurkan melalui jalur audiensi resmi di tingkat kabupaten.

“Kami menyepakati agar persoalan ini tidak dibawa ke jalan, tetapi dibahas secara resmi bersama Pemkab dan SKPD terkait. Nantinya hasil pembahasan di kabupaten akan dilanjutkan audiensi ke provinsi, bahkan sampai ke Kementerian Kehutanan,” ujar Jamil, Ketua LSM PAMPERA.

Ia menegaskan, tujuan utama perjuangan pihaknya bukan semata aksi, tetapi mencari solusi permanen terhadap masalah ekologis dan sosial yang kerap terjadi di wilayah selatan Brebes.

“Sudah sering terjadi banjir bandang, tanah longsor, dan krisis air setiap tahun. Karena itu, kami mendorong agar kawasan hutan Sirampog dan sekitarnya segera ditetapkan sebagai Taman Nasional, agar pengelolaannya lebih terpadu dan berdampak pada pemulihan lingkungan,” tambahnya.

Menurut Jamil, kawasan tersebut memiliki fungsi vital bagi daerah hulu dan hilir, termasuk menjaga pasokan air untuk pertanian yang luas di Brebes. Ia juga menyoroti fakta bahwa Brebes masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Jawa Tengah.

“Dengan adanya taman nasional, kita bisa memulihkan hutan, menjaga sumber air, meningkatkan oksigen, dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat Brebes,” ujarnya.

Sementara itu, DPRD dan perwakilan SKPD yang hadir menyatakan siap mengawal aspirasi tersebut hingga ke tingkat provinsi dan kementerian.

“Ini langkah positif. Kami akan kawal bersama-sama agar segera ada kebijakan konkret dari pemerintah pusat,” ungkap salah satu anggota DPRD yang hadir.

Dengan kesepakatan ini, pertemuan besar yang semula direncanakan digelar di Penggarutan besok, resmi ditunda hingga jadwal audiensi di Kabupaten Brebes ditetapkan.