Saling Klaim Asrul Dan Syamsu Alam, Ribuan Karung Kayu Gaharu Terkatung – Katung Diatas Kapal Di Pelabuhan Tanjung Tembaga

Probolinggo – Saling klaim bongkar muat kayu gaharu di KM Sri Mutiara Alam, antara pemilik UD Papua Putra Perkasa, Asrul dan pemilik PT. Sri Mutiara Alam 3, Syamsu Alam, ribuan karung isi kayu gaharu terkatung – katung di dermaga Pelabuhan Tanjung Tembaga. Jumat (24/12/2021).
Masalahnya wanprestasi, membuat kayu gaharu sebanyak 3.225 karung dengan nilai Rp 30 miliar masih di atas kapal KM Sri Mutiara Alam 3 dan belum dilakukan bongkar muat.
Keduanya pun menggunakan jasa penasehat hukum untuk menuntaskan persoalan ini, yang sudah didaftarkan gugatan perdata ke PN Kota Probolinggo.
Penasihat hukum UD Papua Putra Perkasa, Novan Agus Priyanto mengatakan kapal dan muatan kayu gaharu merupakan milik Asrul.
Sehingga, menurutnya, muatan kayu gaharu itu semestinya disimpan di gudang milik Asrul yang berlokasi di Jalan Anggrek, Mayangan, Kota Probolinggo, sesuai surat dan legalitas yang sudah ada.
“Dokumen perizinan juga sudah lengkap, baik dari BKSDA wilayah VI Probolinggo dan KSOP Kelas IV Probolinggo. Dokumen itu berada di tangan klien saya (Asrul),” ujar Novan, saat dikonfirmasi.
Novan menyebut, pihaknya tak tahu pasti persoalan antara UD. Papua Putra Perkasa dan PT. Sri Mutiara Alam 3 hingga membuat proses bongkar muat terganjal.
Namun, berdasar informasi yang ia dapat, ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak.
Sebagai informasi, UD Papua Putra Perkasa menggunakan jasa pihak ke 3, PT Pramana Putra Jaya dalam proses bongkar muat.
Sedangkan kapal pengangkut kayu gaharu milik Syamsu Alam, PT Sri Mutiara Alam 3.
“Kalau karena kesalahpahaman bisa diselesaikan di luar proses bongkar muat. Proses bongkar muat dibereskan terlebih dulu. Kami berharap pihak (Syamsu Alam) menahan diri agar tidak terjadi gejolak. Kami, tentu dirugikan dengan persoalan ini,” tambah Novan.
Penasihat Hukum Syamsu Alam, PT Sri Mutiara Alam 3, Jando Gado Hoka mengatakan kliennya dengan Azrul sebenarnya menjalin kerjasama bisnis, atau ada wanprestasi.
Kerjasamanya dalam bidang gudang, kapal, dan perizinan yang belum diselesaikan oleh pihak Asrul.
“Sebenarnya, sesuai perjanjian kerjasama, perihal perizinan dan kapal diurus oleh klien kami. Namun, bila perizinan dilakukan pihak sebelah (Asrul) tidak masalah, asalkan saat barang turun di Probolinggo, kayu gaharu taruk di gudang klien kami, atau gudang yang netral” jelas Jando.
Jando menyatakan, pihaknya telah melayangkan gugatan. Pihaknya menilai Asrul telah ingkar janji dalam kerjasama.
Gugatan tersebut saat ini sudah masuk Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Nomor Perkara 44/Pdt.G/2021. Gugatan itu bertujuan untuk memastikan skema kerjasama ke dua belah pihak.
“Kendati begitu, pada prinsipnya, klien kami masih membuka ruang mediasi untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan,” kata Jando.
Sementara itu, Humas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Probolinggo, Herman Eko mengatakan, sebelumnya pihaknya telah memediasi UD Papua Putra Perkasa dan PT. Sri Mutiara Alam 3 untuk menuntaskan masalah bongkar muat kayu gaharu. Mediasi dilakukan, rabu 22 Desember 2021.
“Kesepakatannya, Kamis 23 Desember 2021 dilakukan bongkar muat pada pukul 09.00 WIB. Barang disimpan di gudang atau lokasi yang netral,” tegas Herman.
Namun, pada hari itu juga tidak ada kegiatan bongkar muat di kapal KM Sri Mutiara Alam 3. Tampaknya, ke dua belah pihak belum benar-benar sepakat. Entah masalah apa yang mendasari hal itu.
“Kami meminta segera untuk dilakukan bongkar muat. Bila tak kunjung bongkar muat, posisi kapal diminta berada di tengah (tak bersandar di bibir dermaga). Sebab, dapat mengganggu kegiatan kapal lain,” tambah Herman.
Di sisi lain, sebelum dilakukan bongkar muat, PT Pramana Putra Jaya mengajukan surat permohonan ke KSOP. Sebelum memberikan surat izin bongkar muat, KSOP melakukan konfirmasi keabsahan dokumen dari barang yang diangkut kapal, yaitu kayu gaharu ke BKSDA wilayah VI Probolinggo lantas melakukan pengecekan.
Usai pengecekan, BKSDA menyatakan dokumen barang di kapal itu asli atau sah.
“Sehingga tidak ada permasalahan dari legal formalnya. Tidak yang namanya pelarangan dan penundaan bongkar muat oleh BKSDA dan KSOP. KSOP sudah memberikan izin bongkar muat. Karena dokumennya sudah kami cek. Hasilnya, dokumen barang asli,” pungkas Herman.
Selain itu, dalam surat izin tertera alamat gudang penyimpanan berada di Jalan Anggrek alias gudang milik Asrul.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *