Paguyuban Kades di Probolinggo Meminta Presiden Tetap Pertahankan Menteri Desa

Paguyuban Kades di Probolinggo Meminta Presiden Tetap Pertahankan Menteri Desa

Probolinggo – Seiring dengan adanya permintaan pencopotan Abdul Halim Iskandar menjadi Menteri Desa oleh wakil ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sunan Bukhori, di Jakarta pada Senin (23/1/2023).

Sejumlah Paguyuban Kepala Desa Probolinggo (Pakapro) menolak pernyataan tersebut.

Pernyataan sikap penolakan ucapan Bukhori itu disampaikan oleh Pakapro melalui konferensi pers di Kantor Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Kamis (26/1/2023) kemarin.

Dalam konferensi pers tersebut Pakapro meminta Presiden Joko Widodo tetap mempertahankan Halim Iskandar sebagai Menteri Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Ketua Paguyuban Kades di Probolinggo Supriyanto mengatakan, kalau pernyataan yang dibuat Bukhori itu tidak pantas diucapkan atau diutarakan. Karena Bukhori sendiri merupakan mantan kades, yang tidak bisa mewakili kades di Probolinggo.

“Kami yang sebagai kades definitif menolak pernyataan Sunan Bukhori, ia tidak mewakili kades, khususnya kades se Kabupaten Probolinggo. Bukhori ini sudah menjadi mantan kades Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo,” terang Supriyanto.

Dari situlah, pihaknya meminta kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo untuk tetap mempertahankan Halim Iskandar sebagai Menteri PDTT.

“Karena beliau (Halim Iskandar, red), sudah sukses membawa desa lebih baik dan sejahtera, khususnya desa yang ada di Kabupaten Probolinggo. Semoga hal ini menjadi bahan pertimbangan dari bapak presiden untuk tetap mempertahankan beliau sebagai Menteri Desa,” jelas Supriyanto.

Selain itu, Kepala Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan itu berharap permohonan masa jabatan kades menjadi 9 tahun dikabulkan dengan dua periode. (Risty)