Oknum Advokat Didakwa Penggelapan Uang Rp190 Juta, Sidang Digelar di PN Purwokerto

Oknum Advokat Didakwa Penggelapan Uang Rp190 Juta, Sidang Digelar di PN Purwokerto
Oknum Advokat Didakwa Penggelapan Uang Rp190 Juta, Sidang Digelar di PN Purwokerto
Oknum Advokat Didakwa Penggelapan Uang Rp190 Juta, Sidang Digelar di PN Purwokerto

Purwokerto – Dituduh melakukan pengelapan uang sebesar Rp 190 juta, Oknum advokat asal Salatiga, Jawa Tengah, PMA (63) harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, dengan agenda pembacaan dakwaan pada Kamis (07/03/2024).

Namun, setelah pembacaan dakwaan tersebut pihak Penasehat Hukum merasa keberadan dan bakal mengajukan keberadatan pada sidang berikutnya.

Sidang tersebut dipimpin oleh Majelis Hakim Rudy Ruswoyo didampingi oleh Hakim Anggota Veronica Sekar Widuri dan Kopsah dalam agenda pembacaan dakwaan berlangsung cukup cepat. Setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaskaan Negeri (Kejari) Purwokerto yakni Pranoto dan Boyke Hendro Utomo medakwa PMA dengan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP subsidair pasal 372 KUHP Jo pasal 56 ke-2 KUHP atau paasal 263 ayat(1) KUHP Jo pasal 55 ayat(1) ke-KUHP. atau pasal 266 ayat(1) KUHP Jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, dengan ancaman empat tahun penjara. Sidang pun dilanjutkan pada Rabu (13/3/2024) medatang.

Bacaan Lainnya

Penasihat hukum PMA, Nurachman Kuncoroadi saat ditemui usai peraidangan menjelaskan, Kami selaku penasehat hukum pada sidang pedana hari ini yang agendanya pembacaan dakwaan, yang telah kami terima. Bahwa dakwaan yang dibacakan oleh JPU menurut pendapat kami dakwaan yang beliau sampaikan itu dakwaan yang kabur, oleh karenanya kami tadi menyampaikan pada minggu depan tanggal 13 (Maret) hari Rabu akan kami akan kami ajukan keberataan tentang materi dakwaan.

Kliennya merupakan seorang pengacara yang telah malang melintang selama 35 tahun dan telah berbuat banyak kepada aparat penegak hukum di Indonesia, sekarang justru dijebak oleh oknum penyidik dari Polda Jateng.

“Yang mana dalam sruat perintah dimulai penyidikan itu berubah-ubah, SPDP pertama identitas seorang pengacara dikaburkan, SPDP kedua ditahun 2021 dikaburkan dan yang ketiga juga dikaburkan,” kata Nurachman.

Selain itu masih menurut Nurachman ada juga kesalahan penyebutan nama hingga tanggal lahir dalam proses Surat Pemeritahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

“Bagaimana coba kita bisa bayangkan oknum poenyidik Polda Jawa Tengah berbuat seceroboh mungkin terhadap seorang pengacara yang sudah senior, apakah itu orang yang sama. Jangan-jangan bukan pak (kliennya, red). SPDP itu ada tetapi yang dianggap yang ketiga saja, tidak pernah dibuka SPDP pertama dan SPDP kedua. Artinya dakwaan JPU akan kami sampaikan dalam nota keberatan itu dakwaan yang kabur, orangnya pastinya bukan beliau bisa jadi orang lain dengan tanggal lahir yang berbeda,” ujarnya.

Selain itu merujuk dari formalitas yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Jateng terkait perpanjangan penahanan bahwa yang berkaitan lokus dan tempus deliktinya berada di PN Surakarta. Namun, justru menajalani persidangan di PN Purwokerto.

“Jadi seharusnya kompetensi relatif untuk pengadilan yang berhak untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Surakarta bukan Pengadilan Negeri Purwokerto. Ditambah lagi satu hal dalam daktawaan tersebut menbyebutkan bahwa klien kami telah menerima dana sebesar Rp 190 juta, angka tersebut dijelaskan panjang lebar tetapi tidak menyebutkan tanggal berapa untuk apa,” kata dia.

Sementara itu menurut JPU Kejari Purwokerto, Pranoto persidangan tersebut setelah terdakwa PMA bersama-sama dengan Cherry Dewayanto (terpidana dalam berkas terpisah sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 419K/Pid/2024) pada hari Jumat tanggal 10 Febuari 2017 di Kantor KPKNL Purwokerto Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, telah memiliki uang Rp 2.500.000.500. Uang tersebut merupakan hasil lelang empat sertifikat tanah kepunyaan saksi Lisanjati Utomo Binti Widyo Utomo (alm) yang digunakan sebagian jaminan.

Dalam lelang tersebut diketahui Cherry Dewayanto mewakili KSU Artha Megah Surakarta yang sudah tidak beroperasi lagi karena izin operasionalnya hjanya sampai tanggal 25 Januari 2015. Padahal Cherry Dewayanto sudah tidak menjabat lagi di KSU Artha Megah Surakarta, kemudian dari hasil lelang terhadap empat buah sertifikat tanah kepunyaan saksi Lisanjati Utomo diperoleh uang sebesar uang sebesar Rp 2.500.000.500, dan terdakwa PMA memperoleh sebanyak Rp 190 juta. (Kus)

 

Pos terkait

Comment