Purwokerto – Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan langkah strategis untuk menekan angka anak tidak sekolah (ATS) yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di tingkat nasional.
Menurut Mendikdasmen, tingginya angka ATS dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan akses akibat lokasi geografis, faktor sosial budaya, hingga persoalan keamanan di sejumlah wilayah. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan juga turut memperbesar risiko anak putus sekolah.
“Masih banyak anak yang belum bisa mengakses pendidikan karena berbagai alasan. Karena itu, kami berkomitmen menghadirkan sistem pendidikan yang lebih terbuka dan menjangkau semua kalangan,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah mendorong perluasan akses pendidikan melalui jalur nonformal dan informal. Salah satu instrumen utama adalah penguatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dinilai mampu menjangkau masyarakat hingga ke tingkat komunitas.
Melalui PKBM, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pendidikan, mulai dari kursus keterampilan hingga program kesetaraan seperti Paket A, B, dan C yang setara dengan jenjang pendidikan formal. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti sekolah formal untuk tetap memperoleh pendidikan.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan berbagai model pembelajaran alternatif, seperti sekolah satu atap, sekolah terbuka, hingga pembelajaran jarak jauh (distance learning).
Model ini memungkinkan peserta didik belajar secara fleksibel, baik dari sisi waktu maupun tempat.
“Pendidikan harus bisa diakses, terjangkau, dan fleksibel. Tidak semua anak bisa mengikuti sekolah formal karena kondisi tertentu, seperti pekerjaan atau profesi,” jelasnya.
Untuk mendukung keberlanjutan program, pemerintah menyalurkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada penyelenggara PKBM, dengan besaran yang disesuaikan jumlah peserta didik. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat peran lembaga pendidikan berbasis masyarakat dalam menjangkau kelompok rentan.
Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat, termasuk tenaga pendidik purna tugas, untuk berkontribusi sebagai relawan dalam kegiatan pendidikan nonformal.
Dalam implementasinya, pemerintah juga memberikan kemudahan perizinan pendirian PKBM melalui pemerintah daerah, sehingga layanan pendidikan dapat lebih cepat hadir di tengah masyarakat.
Upaya ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia.
Dengan berbagai pendekatan tersebut, pemerintah optimistis angka anak tidak sekolah dapat ditekan secara bertahap, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang adaptif dan berdaya saing di masa depan.
