565 Pedagang Jalan Bung Karno Keberatan Direlokasi Jika Lokasi Tak Strategis
PURWOKERTO – Sebanyak 565 pedagang yang beraktivitas di kawasan Jalan Bung Karno, kompleks Menara Pandang Purwokerto, Kabupaten Banyumas, menyatakan keberatan terhadap rencana relokasi apabila lokasi baru yang disiapkan pemerintah dinilai tidak strategis.
Para pedagang mengaku tidak menolak upaya penataan kawasan. Namun, mereka meminta pemerintah mempertimbangkan aspek ekonomi dan keberlangsungan usaha sebelum menentukan lokasi relokasi.
Menurut pedagang, lokasi yang strategis menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan jumlah pengunjung dan pendapatan. Selama berjualan di Jalan Bung Karno, keberadaan kawasan yang ramai serta pemandangan yang terbuka menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat untuk datang.
Salah satu pedagang, Fitri, mengatakan pedagang membutuhkan lokasi yang mudah diakses dan memiliki potensi pengunjung. Hal tersebut dinilai penting karena pedagang tetap memiliki kewajiban membayar retribusi serta berbagai iuran.
“Kita itu namanya orang dagang, pengen tempat yang strategis, banyak pelanggannya. Karena satu harus bayar retribusi dan sebagainya, jadi kita butuh tempat yang strategis,” kata Fitri.
Ia khawatir jika pedagang dipindahkan ke lokasi yang tidak memiliki daya tarik dan pemandangan seperti kawasan Jalan Bung Karno, jumlah pengunjung akan menurun. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap pendapatan pedagang.
“Kita takut kalau pendapatannya juga akan berkurang nantinya. Jualan pun di sini kadang ramai, kadang sepi,” ujarnya.
Ketua Paguyuban Pedagang BST Street Jalan Bung Karno, Ardy Siswanto, menegaskan bahwa para pedagang pada dasarnya tidak menolak rencana relokasi. Namun, pemerintah diminta melakukan kajian secara matang dan melibatkan pedagang dalam pembahasan.
Menurut Ardy, relokasi tidak boleh hanya berorientasi pada pemindahan pedagang dari satu lokasi ke lokasi lain. Pemerintah juga harus memastikan lokasi baru mampu memberikan peluang usaha yang memadai.
“Kami mendukung pemerintah kalau mau diadakan relokasi, dengan catatan harus dikaji yang benar-benar. Jangan asal kaji,” kata Ardy.
Ia menilai, apabila lokasi baru tidak mampu mendatangkan pengunjung dan omzet pedagang turun jauh dibandingkan saat berjualan di Jalan Bung Karno, relokasi justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Ardy juga menyoroti informasi mengenai rencana penempatan pedagang di kawasan retensi kolam. Dengan jumlah pedagang mencapai 565 orang, ia mempertanyakan kemampuan lokasi tersebut dalam mendatangkan pengunjung dalam jumlah yang memadai.
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki perhitungan yang jelas mengenai potensi pengunjung, omzet pedagang, hingga kemampuan pedagang memenuhi kewajiban retribusi di lokasi baru.
“Kalau memang itu sudah final di situ, Pemda harus bertanggung jawab semuanya. Bisa tidak mendatangkan pengunjung sampai angka seribu orang setiap hari,” ujarnya.
Ardy menyebut informasi mengenai lokasi relokasi yang beredar di kalangan pedagang belum menjadi keputusan final yang dibahas bersama paguyuban. Ia berharap pemerintah tidak menyampaikan informasi yang belum pasti karena dapat menimbulkan keresahan di kalangan pedagang.
Ia juga menyebut terdapat sejumlah opsi lokasi yang masih menjadi pembahasan. Karena itu, pedagang meminta pemerintah melibatkan mereka sebelum menentukan lokasi relokasi.
“Jangan belum ada kepastian dari Pak Bupati, kok sudah banyak informasi dari pemerintah daerah yang akhirnya membuat para pedagang di Jalan Bung Karno gaduh,” katanya.
Ardy menambahkan, kawasan Jalan Bung Karno saat ini telah berkembang menjadi salah satu titik keramaian masyarakat. Kondisi tersebut tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui aktivitas usaha dan kreativitas para pelaku UMKM yang berjualan di kawasan tersebut.
Menurutnya, Jalan Bung Karno sebelumnya tidak seramai sekarang. Kehadiran pedagang dan berbagai aktivitas ekonomi secara bertahap ikut menghidupkan kawasan tersebut.
Para pedagang berharap penataan tetap dilakukan dengan memperhatikan keberlangsungan usaha mereka. Jika relokasi menjadi keputusan pemerintah, pedagang meminta lokasi baru memiliki akses yang baik, daya tarik bagi masyarakat, serta potensi pengunjung yang mampu menopang pendapatan mereka.
Bagi pedagang, penataan kawasan bukan persoalan memindahkan lapak semata. Keputusan relokasi juga menyangkut keberlangsungan mata pencaharian ratusan pelaku usaha yang selama ini menggantungkan pendapatan dari aktivitas perdagangan di Jalan Bung Karno.
